Sejarah Perkembangan Koperasi
Sejarah Perkembangan
Koperasi Sejak Bapak Sarbini sampai dengan Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga
 |
| Sumber : Goggle Image |
Sejarah Koperasi Di Indonesia
Sejarah koperasi pada awalnya
dimulai pada abad ke-20 . Pada umumnya sejarah koperasi dimulai dari hasil
usaha kecil yang spontan dan dilakukan oleh rakyat kecil. Kemampuan ekonomi
yang rendah mendorong para usaha kecil untuk terlepas dari penderitaan .Secara
spontan mereka ingin merubah hidupnya.
Di
Indonesia ide - ide perkoperasian diperkenalkan oleh, R. Aria
Wiraatmadja yang pada tahun 1896 yang mendirikan sebuah Bank untuk para Pegawai
Negeri. Karena semangat yang tinggi perkoperasian pun selanjutnya diteruskan
oleh De Wolffvan Westerrode.
Pada tahun 1908, Dr.
Sutomo mendirikan Budi Utomo . Dr Sutomo sangat memiliki peranan bagi garakan
koperasi untuk memperbaiki dan mensejahtrakan kehidupan rakyat.
Pada tahun 1915 dibuat
peraturan-peraturan Verordening op de Cooperatieve Vereeniging dan
pada tahun 1927 Regeling Inlandschhe Cooperatiev.
Pada tahun 1927
dibentuklah Serikat Dagang Islam. Dengan tujuan untuk memperjuangkan kedudukan
ekonomi para pengusah-pengusaha pribumi. pada tahun 1929 berdiri Partai
Nasional Indonesia yang memberikan dan memperjuangkan semangat untuk penyebaran
koperasi di Indonesia.
Pada tahun 1942 negara
Jepang menduduki Indonesia.Lalu jepang mendirikan koperasi yang diberi nama
koperasi kumiyai.
Setelah bangsa Indonesia
merdeka tanggal 12 Juli 1947. Gerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres
Koperasi pertama kalinya di Tasikmalaya.Hari itu kemudian ditetapkanlah sebagai
Hari Koperasi Indonesia.
Kongres Koperasi pertama
menghasilkan beberapa
keputusan :
1. Mendirikan
sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia [SOKRI]
2. Menetapkan
gotong royong sebagai asas koperasi
3. Menetapkan
pada tanggal 12 Juli sebagai hari Koperasi
Pada tanggal 12 Juli 1953, mengadakan
kembali Kongres Koperasi yang ke-2 di Bandung. Kongres koperasi ke -2 mengambil
putusan :
1.
Membentuk Dewan Koperasi Indonesia [ Dekopin ]sebagai
pengganti SOKRI
2.
Menetapkan pendidikan koperasi sebagai salah satu mata pelajaran di
sekolah
3
Mengangkat Moh. Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia
4.
Segera akan dibuat undang-undang koperasi yang baru
Pelaksanaan program perkoperasian
pemerintah mengadakan kebijakan :
1.
Menggiatkan pembangunan organisasi perekonomian rakyat terutama koperasi.
2.
Memperluas pendidikan dan penerangan koperasi.
3.
memberikan kredit kepada kaum produsen, baik di lapangan industri maupun
pertanian yang bermodal kecil.
PERKEMBANGAN KOPERASI DALAM SISTEM EKONOMI
TERPIMPIN
Peraturan konsep pengembangan koperasi
secara misal dan seragam dan dikeluarkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
sebagai berikut :
(1) Menyesuaikan fungsi koperasi dengan
jiwa dan semangat UUD 1945 dan Manipol RI tanggal 17 Agustus 1959, dimana
koperasi diberi peranan sedemikian rupa sehingga kegiatan dan
penyelenggaraannya benar-benar dapat merupakan alat untuk melaksanakan ekonomi
terpimpin berdasarkan sosialisme ala Indonesia, sendi kehidupan ekonomi bangsa
Indonesia dan dasar untuk mengatur perekonomian rakyat guna mencapai taraf
hidup yang layak dalam susunan masyarakat adil dan makmur yang demokratis.
(2) Bahwa pemerintah wajib mengambil sikap
yang aktif dalam membina Gerakan Koperasi berdasarkan azas-azas demokrasi
terpimpin, yaitu menumbuhkan, mendorong, membimbing, melindungi dan mengawasi
perkembangan Gerakan Koperasi.
(3) Bahwa dengan menyerahkan
penyelenggaraan koperasi kepada inisiatif Gerakan Koperasi sendiri dalam taraf
sekarang bukan saja tidakk mencapai tujuan untuk membendung arus kapitalisme
dan liberalism, tetapi juga tidak menjamin bentuk organisasi dan cara bekerja
yang sehat sesuai dengan azas-azas koperasi yang sebenarnya.
BERIKUT ADALAH BAPAK KOPERASI DARI TAHUN 1968 SAMPAI SAAT INI (2016)
|
No
|
Foto
|
Nama
|
Kabinet
|
Mulai Menjabat
|
Selesai Menjabat
|
Keterangan
|
|
1
|
 |
11 September 1971
|
Bernama Menteri Transmigrasi, dan Koperasi
|
|||
|
2
|
 |
11 September 1971
|
28 Maret 1973
|
|||
|
Bernama Menteri Tenaga Kerja,
Transmigrasi, dan Koperasi
|
||||||
|
3
|
 |
Bernama Menteri Muda Urusan Koperasi
|
||||
|
Dipisahkan, dan berganti nama
menjadi Menteri Koperasi
|
||||||
|
|
||||||
|
4
|
 |
|
||||
|
Berganti nama menjadi Menteri Koperasi, dan Pembinaan
Pengusaha Kecil
|
||||||
|
5
|
 |
Berganti nama menjadi Menteri Koperasi, dan Usaha Kecil
Menengah
|
||||
|
6
|
 |
Berganti nama menjadi Menteri Negara Koperasi, dan
Pengusaha Kecil Menengah
|
||||
|
7
|
 |
Berganti nama menjadi Menteri Negara Koperasi, dan Usaha
Kecil Menengah
|
||||
|
8
|
 |
|
||||
|
—
|
 |
|
||||
|
9
|
 |
Berhenti karena dilantik menjadi
anggota DPR RI 2014-2019
|
||||
|
—
|
 |
Pelaksana Tugas
|
||||
|
10
|
 |
Sedang Menjabat
|
 |
| Sumber : Google Image |
1.
M. Sarbini
Lahir di Kebumen, 29 Mei 1914 – meninggal di Jakarta, 21 Agustus 1977 pada umur 63 tahun adalah seorang jenderal purnawirawan yang dilahirkan di Kota Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah dan banyak mengabdi selama masa
perjuangan baik di bidang militer maupun pemerintahan Republik Indonesia. Dalam masa
perjuangan, terutama pada tanggal 20 Oktober 1945, dia, yang pada waktu itu
berpangkat Letkol, memimpin pasukan Tentara Keamanan Rakyat Resimen Tengah
dan menyerang, serta mengepung tentara Sekutu dan NICA di desa Jambu, Ambarawa yang kemudian dikenal sebagai
peristiwa palagan Ambarawa.Selama masa
pemerintahan Bung Karno, Mayor Jenderal M. Sarbini menjabat sebagai menteri pertahanan dalam kabinet Dwikora II pada tahun 1966 yang
kemudian digantikan oleh Letnan Jendral Soeharto.Pada masa hidupnya, jenderal H. M.
Sarbini banyak dikenal sebagai bapak Veteran Indonesia dan diabadikan namanya
sebagai nama gedung veteran atau balai Sarbini yang berada di kawasan
Semanggi, Jakarta Pusat.
Untuk mengenang jasa-jasanya, di
Kebumen, tempat kelahirannya juga didirikan sekolah SMK Jenderal M.
Sarbini. Kabinet Pembangunan I adalah nama kabinet pemerintahan di Indonesia
pada tahun 1968-1973. Presiden pada Kabinet ini adalah Soeharto. Kabinet Pembangunan I terbentuk
tanggal 6 Juni 1968 dan dilantik pada tanggal 10 Juni 1968. Komposisi kabinet ini tidak jauh berbeda dengan komposisi menteri dalamKabinet Ampera II. Tak lama setelah Pemilu 1971,
pada 9 September 1971, Presiden Soeharto mengumumkan perombakan Kabinet Pembangunan I dan
melantik menteri-menteri reshuffle pada 11 September 1971.
Pada 1 April 1969, dimulailah pelaksanaan
Pelita I (1969-1974). Tujuan diselenggarakan Pelita I adalah untuk meningkatkan taraf hidup
rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap
berikutnya. Sedangkan sasarannya adalah pangan, sandang, perbaikan prasarana,
perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Titik
berat Pelita I adalah pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk
mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian,
karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian.
 |
| Sumber : Google Image |
2.
Raden Soebroto
dilahirkan pada tanggal 19 September 1923 di Kampung Sewu, Kota Surakarta, Jawa Tengah sebagai anak ketujuh dari delapan
bersaudara pasangan Martosuwignyo dan ibu Sindurejo. Setelah lulus dari HIS, Subroto melanjutkan sekolah diMULO dan Sekolah Menengah Tinggi (SMT). Situasi pada saat itu memaksa
Subroto mendaftarkan diri masuk PETA. Sayangnya, ia harus ditolak karena terlalu kurus.[1] Pada tanggal 1 November 1945, ia
diterima sebagai kadet (taruna) di Militer Academie (MA) di
Yogya. Ada kebanggaan karena dari 197 angkatan pertama ia adalah lulusan
terbaik II dan menyandang pangkat Letnan II pada tahun 1948. Sebagai tentara
Subroto bersama rekan-rekannya seperti Wiyogo Atmodarminto, Soesilo Soedarman, Himawan Sutanto, Ali Sadikin, Yogi Supardi, danSayidiman
Suryohadiprodjo ikut berperan dalam perang kemerdekaan hingga tahun 1949.
Setelah perang usai, Subroto
kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI),
lulus propaedeutisch-examen (lulus tingkat II) pada bulan
Februari 1952, hingga lulus candidaats-examen (lulus tingkat
IV - Sarjana Muda) pada bulan Maret 1955. Selama di kampus ia aktif dalam
organisasi kemahasiswaan, yang mempertemukannya dengan perwakilan Universitas McGill yang sedang
berada di Indonesia untuk mencari kandidat yang berminat dalam program
pertukaran mahasiswa untuk kuliah diUniversitas McGill, Montreal, Kanada.
Akhirnya ia terpilih dan mendapatkan beasiswa penuh untuk program pascasarjana
di bidangforeign trade (perdagangan luar negeri) - suatu bidang
utama yang menarik pada saat itu.
Subyek tesisnya adalah analisis
persyaratan perdagangan dengan studi kasus Indonesia dengan judul "Indonesian
Terms of Trade after the Second World War". Sejak tahap itu ia
menyadari betapa pentingnya sumber daya mineral dan bahan bakar fosil untuk
perekonomian suatu negara seperti Indonesia. Setelah meraih gelar Master
of Arts dari Universitas McGill pada tahun 1956,
ia kembali ke Indonesia untuk mengambil program doktor ekonomi di UI, di mana ia bertemu dengan sekelompok ekonom berbakat dan mulai bekerja
sama membahas ide-ide baru tentang perekonomian Indonesia. Pada tahun 1958 ia
meraih gelar doktor ekonomi dari UI.
Selain itu ia juga ditugaskan sebagai
dosen Seskoad di Bandung, di
mana salah satu muridnya adalah Soeharto. Setelah Soeharto menjadi Presiden RI, Subroto dan
kelompoknya diangkat sebagai penasehat bagi pemerintahan yang baru tersebut.
Tugas pertama bagi para penasehat itu adalah mengembangkan cetak biru
perekonomian Indonesia yang melahirkan Repelita. Sejak itulah para penasehat
ekonomi tersebut diangkat menjadi Menteri di mana Subroto sendiri mula-mula
diangkat sebagai Menteri Transmigrasi dan Koperasi (11 September 1971 - 28 Maret 1973), selanjutnya sebagai Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi (28 Maret 1973 - 29 Maret 1978), dan Menteri Pertambangan dan Energi selama dua
periode kabinet (29 Maret 1978 - 21 Maret 1988). Pada periode 31 Oktober 1984–9 Desember 1985 ia terpilih menjadi
Presiden Konferensi OPEC.
Pada tahun 1988, Subroto mendapat
kepercayaan menjadi Sekretaris Jenderal Organisasi Negara-Negara Pengekspor
Minyak (OPEC) yang berkedudukan di Wina, Austria. Dari Wina, Austria ini ia
masih sempat memikirkan nasib anak bangsa yang masih terbelit kebodohan,
keterbelakangan, kemiskinan, dan keterpurukan. Kondisi ini mendorong Subroto
dan sekretarisnya, Rizal Sikumbang mendirikan Yayasan Bina Anak Indonesia
(YBAI) yang concern di bidang pendidikan. Di usia senja ia terus berkarya dan
mengabdi. Kabinet Pembangunan II [1] adalah nama kabinet pemerintahan
di Indonesia pada tahun 1973-1978. Presiden pada Kabinet ini adalah Soeharto sedangkan wakil presiden
adalah Sri Sultan
Hamengkubuwono IX. Pada masa kabinet ini, dimulailah Pelita II (1 April 1974 – 31 Maret 1979). Sasaran yang hendak dicapai pada masa ini adalah pangan, sandang,
perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas
lapangan kerja. Pelita II berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata
penduduk 7% setahun. Perbaikan dalam hal irigasi. Di bidang industri juga
terjadi kenaikna produksi. Lalu banyak jalan dan jembatan yang direhabilitasi
dan dibangun. Pada masa kabinet ini juga, terjadilah peristiwa Malari (Malapetaka Limabelas Januari)
pada tanggal 15-16 Januari1974 yang bertepatan dengan kedatangan Perdana Menteri Jepang Tanaka Kakuei ke Indonesia.
 |
| Sumber : Google Image |
3.
Bustanil Arifin
(lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat, 10 Oktober 1925 – meninggal di Los Angeles,Amerika Serikat, 13 Februari 2011 pada umur 85 tahun) adalah seorang militer dan politisi Indonesia. Ia pernah menjabat KepalaBadan Urusan Logistik (Bulog)
dan Menteri Koperasi Indonesia. Kabinet
Pembangunan III adalah kabinet yang dibentuk pada masa
pemerintahan Presiden Soeharto denganWakil Presiden H. Adam Malik. Kabinet ini
diumumkan secara langaung pada 29 Maret 1978 dan kemudian, dilantik secara langsung pada 31 Maret 1978. Adapun susunan kabinetnya adalah sebagai berikut.Kabinet menyelenggarakan
Pelita III (1 April 1979 – 31 Maret 1984). Pelita III lebih menekankan pada Trilogi Pembangunan yang bertujuan
terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang.
Pedoman pembangunan nasionalnya adalah Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan.
Isi Trilogi Pembangunan terdiri dari:
Ø Stabilitas nasional yang dinamis
Ø Pertumbuhan ekonomi tinggi, dan
Ø Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.
Isi Delapan Jalur Pemerataan:
· Pemerataan
pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang dan papan
(perumahan).
· Pemerataan
kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan keselamatan.
· Pemerataan
pembagian pendapatan.
· Pemerataan
kesempatan kerja.
· Pemerataan
kesempatan berusaha.
· Pemerataan
kesempatan berpartisipasi dalam pembagunan khususnya bagi generasi muda dan
kaum wanita.
· Pemerataan
penyebaran pembangunan di wilayah tanah air.
· Pemerataan
kesempatan memperoleh keadilan.
Kabinet Pembangunan IV (19 Maret 1983-22 Maret 1988) adalah kabinet yang dibentuk
pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah.Pada masa itu,
diselenggarakan Pelita IV (1 April 1984 – 31 Maret 1989). Pada Pelita IV lebih dititik beratkan pada sektor pertanian menuju
swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin
industri itu sendiri. Hasil yang dicapai pada Pelita IV antara lain swasembada
pangan. Pada tahun 1984 Indonesia berhasil memproduksi beras sebanyak 25,8 ton.
Hasilnya Indonesia berhasil swasembada beras. Kesuksesan ini mendapatkan
penghargaan dari FAO (Organisasi
Pangan dan Pertanian Dunia) pada tahun 1985. hal ini merupakan prestasi besar
bagi Indonesia. Selain swasembada pangan, pada Pelita IV juga dilakukan
Program KB dan Rumah untuk keluarga.
Kabinet Pembangunan V adalah kabinet yang dibentuk
pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan Wakil Presiden Sudharmono. Kabinet ini dibentuk
pada tahun 1988 dan berakhir pada tahun 1993.
 |
| Sumber : Google Image |
4.
Subiakto Tjakrawerdaya
(lahir di Cilacap, Jawa Tengah, 30 Juli 1944; umur 72 tahun) adalah Menteri Koperasi Indonesia pada tahun 1993 hingga tahun 1998
pada Kabinet Pembangunan VI dan Kabinet Pembangunan VII pada masa pemerintahan
PresidenSoeharto. Kabinet Pembangunan VI adalah
kabinet yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Try Soetrisno dengan masa bakti (1993-1998). Kabinet Pembangunan VII adalah kabinet
pemerintahan Indonesia yang dibentuk pada masa pemerintahanPresiden Soeharto dan Wakil Presiden Baharuddin
Jusuf Habibie yang masa jabatannya paling singkat (16 Maret 1998-21 Mei 1998). Masa bakti kabinet ini seharusnya berakhir pada tahun 2003, namun karena terjadi demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan massal 1998 akibat krisis
ekonomi yang melanda Indonesia yang berujung pada pengunduran
diri Soeharto dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998 dan diangkatnya B.J. Habibie sebagai pejabat presiden dalam situasi
darurat, mengakibatkan kabinet ini menjadi demisioner. Sebagai penggantinya,
pemerintahan Indonesia dilanjutkan oleh Kabinet
Reformasi Pembangunan.
Adapun Catur Krida Kabinet Pembangunan VII adalah sebagai
berikut:
· Pertama,
trilogi pembangunan. Yakni stabilitas nasional, pertumbuhan dan pemerataan,
sebagai landasan kebijaksanaan pembangunan yang sudah teruji selama ini dan
telah kita laksanakan.
· Kedua,
kemandirian. Yakni melepaskan diri dari ketergantungan pada pihak lain dan
percaya atas kemampuan sendiri, akan sanggup menghadapi segala gejolak yang
timbul akibat globalisasi.
· Ketiga,
ketahanan nasional. Dari kemandirian, kebersamaan, dan kekeluargaan itulah
tumbuh ketahanan nasional. Yaitu keuletan dan ketangguhan bangsa kita
menghadapi berbagai tantangan dan ancaman.
· Keempat,
persatuan dan kesatuan. Keduanya akan memperkokoh ketahanan nasional dalam
menjamin kelangsungan hidup dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
 |
| Sumber : Google Image |
5.
Adi Sasono
(lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, 16 Februari 1943 – meninggal di Jakarta, 13 Agustus 2016 pada umur 73 tahun) adalah mantan Menteri Koperasi dan UKM pada
era Kabinet
Reformasi Pembangunan. Ia dikenal sebagai tokoh LSM dan berbagai aktivitas kemasyarakatan lainnya. Selain itu ia juga
merupakan tokoh Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI), Pelajar Islam Indonesia (PII) dan ICMI dengan pernah menjadi Sekretaris Umum pada tahun 1990-an. Selain
itu ia juga mendirikan Partai Merdeka yang menjadi peserta Pemilu 2004 di Indonesia. Sebelumnya, ia juga dikenal sebagai
tokoh Dewan koperasi Indonesia (DEKOPIN).
Adi sasono pada saat itu menjadi menteri
koperasi dan usaha kecil dicap dari salah satu media di luar negeri sebagai
"Indonesia the most dangerous man", namun pada article Los Angles
Times - Washington (dicukil dari the tufts daily, March 3, 1999), ia menyangkal
"I've tried to convince them that I'm not dangerous at all" bila
melihat program yang diajukan sewaktu di kementrian Koperasi dan usaha kecil
adalah jelas untuk membela wong cilik dalam mengembangkan usaha di mana
didasarkan selama 32 tahun dipimpin oleh pemimpin otoriter terdahulu lebih
mengarah crony capitalism.
Kabinet Reformasi Pembangunan adalah kabinet pemerintahan
Presiden ke-3 Republik Indonesia, BJ Habibie. Kabinet ini dibentuk pada 23 Mei 1998 dan masa baktinya berakhir pada 20 Oktober 1999. Kabinet ini terdiri dari sejumlah menteri koordinator, sejumlah menteri
pemimpin departemen, sejumlah menteri negara, Sekretaris Negara, dan Jaksa Agung.[1]
 |
| Sumber : Google Image |
6.
Zarkasih Nur
(lahir di Ciputat, Tangerang, Jawa Barat, 21 April 1940; umur 76 tahun) adalah Menteri Negara Koperasi dan UKMpada Kabinet
Persatuan Nasional. Ia meraih gelar sarjana pada tahun 1973 dari IAIN Syarif
Hidayatullah dan merupakan mantanpolitikus dari Partai
Persatuan Pembangunan. Dia juga pernah menjadi anggota DPR mewakili fraksi PPP. Dia juga salah satu pencetus percepatan Muktamar PPP dari 2008 menjadi
2007 yang akhirnya menyebabkan pemecatan dirinya dari PPP.
KabinetPersatuanNasional adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Sukarnoputri. Kabinet ini dibentuk
pada 26 Oktober 1999 dan masa baktinya berakhir pada 9 Agustus 2001. Kabinet ini terdiri dari sejumlah menteri koordinator, sejumlah menteri
pemimpin departemen, sejumlah menteri negara, Sekretaris Negara, dan Jaksa Agung.
 |
| Sumber : Google Image |
7.
H. Alimarwan Hanan, SH.
(lahir di Desa Uludanau, Kecamatan Sindang Danau, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, 12 Maret 1947 – meninggal di Jakarta, 7 November 2010 pada umur 63 tahun) adalah Menteri Negara Koperasi dan UKMpada Kabinet Gotong Royong. Ia meraih gelar
sarjana pada tahun 1984 dari
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. Ia dikenal sebagai politikus dari Partai
Persatuan Pembangunan (PPP).
KabinetGotongRoyong adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Megawati Sukarnoputri dan Wakil Presiden Hamzah Haz. Kabinet ini dilantik
pada 10 Agustus 2001 dan masa baktinya berakhir pada 20 Oktober 2004. Kabinet ini diumumkan pada 9 Agustus 2001. Selama kabinet ini bertugas, Presiden Megawati Soekarnoputritidak pernah melakukan
perombakan kabinet. Tetapi, hanya mengangkat beberapa menteri ad-interim karena
beberapa menteri mengundurkan diri sehubungan dengan pencalonan mereka di Pilpres 2004.
Program Kerja Kabinet Gotong Royong :
· Mempertahankan
Persatuan dan Kesatuan bangsa dalam kerangka utuh Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
· Meneruskan
proses reformasi dan demokratisasi dalam seluruh aspek kehidupan nasional
melalui kerangka, arah, dan agenda yang lebih jelas, dengan terus meningkatkan
penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.
· Normalisasi
kehidupan ekonomi dan kemasyarakatan untuk memperkuat dasar bagi kehiduan
perekonomian rakyat.
· Melaksanakan
penehakan hukum secara konsisten, mewujudkan rasa aman serta tenteram dalam
kehidupan masyarakat, melakukan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme
(KKN).
· Melaksanakan
politik luar negeri yang bebas aktif, memulihkan martabat bangsa dan negara
serta kepercayaan luar negeri, termasuk lembaga-lembaga pemberi pinjaman dan
kalangan investor terhadap pemerintah.
· Mempersiapkan
penyelenggaraan Pemilihan Umum 2004 yang aman, tertib, rahasia, dan langsung.
 |
| Sumber : Google Image |
8.
Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si.
(lahir di Jakarta, 19 September 1956; umur 60 tahun) adalah Menteri Agama Indonesia dari 22 Oktober 2009 hingga 28 Mei 2014. Sebelumnya ia menjabat sebagai Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah padaKabinet
Indonesia Bersatu. Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, pada
tahun 1984. Pada tahun 1985 ia berkarier di PT. Hero Supermarket, hingga tahun 1999 di mana ia menduduki posisi Deputi Direktur perusahaan ritel
tersebut. Selain itu, ia juga aktif di berbagai organisasi ritel di
Indonesia. Pada Februari 2007, Suryadharma terpilih sebagai Ketua Umum
PPP dan menggantikan Hamzah Haz. Kepengurusan periode kepemimpinannya
didampingi oleh Wakil Ketua Umum Chozin Chumaidy, Irgan Chirul Mahfiz (Sekretaris Jenderal), Suharso Monoarfa (Bendahara), Bachtiar Chamsyah (Ketua Majelis Pertimbangan
Pusat), KH Maemoen Zubair (Ketua Majelis Syariah), danBarlianta Harahap (Ketua Majelis Pakar). Pada 23 Mei 2014 Suryadharma Ali dinyatakan oleh KPK sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana haji. Menghadapi proses hukum yang menunggunya, Suryadharma Ali menyatakan
mundur dari jabatannya pada Senin, 26 Mei 2014 dan resmi mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono pada 28 Mei 2014.
Kabinet Indonesia Bersatu I (Inggris: United Indonesia Cabinet) adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinanPresiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Kabinet ini dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada 20 Oktober 2009. Pada 5 Desember2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya, dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden melakukan perombakan kedua pada 7 Mei 2007.
 |
| Sumber : Google Image |
9.
Syariefuddin Hasan atau lebih dikenal dengan
nama Syarief Hasan
(lahir di Palopo, Sulawesi Selatan, 17 Juni 1949; umur 67 tahun) adalah seorang politisi Indonesia yang menjadi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesiapada Kabinet
Indonesia Bersatu II. Ia menjabat anggota Komisi XI dan Panitia Anggaran DPR pada periode
2004-2009. Ia menikah dengan Inggrid Kansil, presenter dan pemain sinetron yang
menjadi anggota DPR periode 2009-2014. Syarief Hasan merupakan alumni Doktor
Ilmu Manajemen S3 Universitas Persada Indonesia YAI, Kabinet
Indonesia Bersatu IIadalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono.
Susunan kabinet ini berasal dari
usulan partai politik pengusul
pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009 yang mendapatkan kursi di DPR (Partai Demokrat, PKS, PAN,PPP, dan PKB) ditambah Partai Golkar yang bergabung
setelahnya, tim sukses pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009, serta kalangan
profesional. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan oleh Presiden SBY
pada 21 Oktober 2009 dan dilantik sehari setelahnya. Pada 19 Mei 2010, Presiden SBY mengumumkan pergantian Menteri Keuangan[4]. Pada tanggal 18 Oktober 2011, Presiden
SBY mengumumkan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II, beberapa wajah baru
masuk ke dalam kabinet dan beberapa menteri lainnya bergeser jabatan di dalam
kabinet Pada tanggal 13 Juni 2012, Presiden SBY mengumumkan pergantian
Menteri Kesehatan di mana pejabat sebelumnya telah meninggal dunia.
 |
| Sumber : Google Image |
(lahir di Denpasar, Bali, 7 Juli 1965; umur 51 tahun) adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Indonesia pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo yang menjabat
sejak 27 Oktober 2014. Ia juga adalah Wakil Gubernur Bali periode 2008-2013. Ia menyelesaikan studi S1 di
Universitas Ngurah Rai, Denpasar pada tahun 1991. Sebelumnya ia, menjadi Wali Kota Denpasar untuk periode 2000-2005 dan
2005-2008, tetapi tidak terselesaikan disebabkan dirinya terpilih menjadi wakil
gubernur mendampingi I Made Mangku Pastika dalam pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2008.
Pada tahun 2013, ia
mencalonkan diri sebagai calon gubernur Bali periode 2013-2018 yang diusung
oleh PDI Perjuangandidampingi oleh Dewa Nyoman Sukrawan yang merupakan Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
2009-2014. Sejak 27 Oktober 2014, ia menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UMKM di era
pemerintahan Jokowi - JK pada KabinetKerja.
KabinetKerja adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil
PresidenMuhammad Jusuf Kalla. Susunan kabinet
ini berasal dari kalangan profesional, usulan partai politik pengusung pasangan
Jokowi-JK pada Pilpres 2014 (PDI Perjuangan, PKB, Partai NasDem, dan Partai Hanura) ditambah PPP, PAN, dan Partai Golkar yang bergabung
setelahnya, serta tim sukses pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014. Susunan
kabinet diumumkan oleh Presiden Jokowi pada 26 Oktober 2014. dan resmi dilantik sehari setelahnya. Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf
Kalla membacakan susunan kabinetnya di taman belakang Istana Negara. Dalam
kesempatan itu, Jokowi menghadirkan para menterinya yang mengenakan seragam
kemeja putih. Kabinet Kerja terdiri dari 4 menteri koordinator dan 30 menteri.
Referensi :
https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Koperasi_dan_Usaha_Kecil_dan_Menengah_Republik_Indonesia
